ASN Menyapu Jalan: Kebijakan Efisiensi atau Solusi yang Keliru?Studi Kasus Tik Tok iNews Jatim "Tenaga Honorer Dirumahkan ASN Digantikan Nyapu Jalan"

Abstract

Kebijakan penghapusan tenaga honorer pemerintahan yang menjadi sorotan pada tahun 2025 ini dan berimplikasi pada tenaga tenaga honorer Indonesia salah satunya di Kabupaten Jember, seperti kasus yang ada yaitu distribusi ulang tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga honorer. Fenomena tersebut nampak pada kasus yang terjadi di Kabupaten Jember, yang di mana ASN diberikan tugas non-administratif seperti menyapu jalan setelah tenaga honorer dirumahkan. Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang Undang No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur status kepegawaian lingkungan pemerintahan itu terdiri dari pegawai ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) . Penelitian ini juga menganalisis berita dari akun tik tok iNews Jatim untuk menilai apakah langkah tersebut benar benar mencerminkan efisiensi anggaran atau justru menjdi solusi yang kurang tepat dalam tata kelola pemerintahan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dan observasi, juga dilandasi oleh teori dari pengemukan kebijakan publik yaitu Thomas R Dye (2017). Hasil penelitian ini meninjukkan bahwa kebijakan ini berdampak terhadap efektivitas kerja, presepsi publik terhadap profesionalisme birokrasi, serta aspek kesejahteraan tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa perlunya adanya evaluasi kebijakan penekanan tenaga honorer dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan beban kerja, efisiensi anggaran yang sesungguhnya, serta keberlanjutan layanan publik.